Dalam reformasi pendidikan hal yang paling penting adalah kita dapat "membuat perencanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan bersama".
Memang kita mendukung pengembangan teknologi, tetapi kita harus menjaga supaya aplikasi teknologi betul bermanfaat, akan meningkatkan mutu pendidikan, dan sesuai dengan keinginan lingkungan pendidikan luas, tidak seperti zaman dulu semua keputasan dari pusat (menjadi proyek).
"Sekolah yang bermutu" adalah kuncinya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan dan latar belakang saya adalah teknologi elektronik, teknologi pendidikan, pengajar dan konsultan pendidikan, dan saya sudah bekerja di kampus maupun di sekolah selama 30 tahun di bidang teknologi pendidikan. Tetapi selama pengalaman saya di Indonesia dan di luar negeri saya jarang melihat bahwa janji-janji teknologi akan meningkatkan mutu pendidikan dipenuhi, biasanya mengecewakan. Biasanya yang beruntung saja adalah perusahaan-perusahaan teknologi dan bisnis yang menyediakan jasa.
Setiap hari kami terima puluhan surat dan formulir dari lapangan; dari guru, siswa-siswi, kepala sekolah, mahasiswa-mahasiswi, dosen dan kadang-kadang dari rektor. Komunikasi ini sudah berjalan selama 9 tahun dan yang diminta di lapangan adalah kebutuhan-kebutuhan dasar untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu di sekolah. Misalnya:
-
Perawatan sekolah (semua sekolah) supaya situasi di sekolah adalah aman dan nyaman. Sekarang banyak siswa-siswi dan guru di dalam keadaan bahaya di sekolah, banyak yang ambruk atau mau ambruk.
-
Fasilitas dasar untuk mengajar. Peraga dan pelengkapan untuk mengajar kurikulumnya termasuk ilmu sains dan teknologi adalah kurang. Setiap hari ada yang minta bantuan, sering juga ada yang mencari kurikulum (mengapa ke saya, mengapa tidak ke DepDikNas). Apakah sekolah perlu listrik? Saya pernah kunjungi sekolah di Sulawesi yang tidak punya listrik dan saya tahu frustrasinya. Mereka punya kit sains dari Pudak dan mereka harus ambil air dari sumur dan pakai lilin untuk pelatihan optik karena tidaka ada listrik. Kita harus menjaga keadilan pendidikan untuk semua bangsa. Sekarang ada sekolah-sekolah yang termasuk standar internasional. Tetapi kebanyakan masih standar desa kemiskinan. Apakah ini bukan prioritas utama, untuk memberi semua anak-anak akses ke pendidikan yang bermutu?
-
Kesejahteraan guru dan dosen yang cukup supaya mereka dapat fokus kepada tugas mereka (mengajar) dan tidak perlu membagi waktu untuk mencari makan di tempat lain. Ina adalah hal yang sangat penting untuk mulai meningkatkan mutu pendidikan. Bersama ini, harus meningkatkan sistem monitoring dan akuntabilitas pendidik. Sesuai peran dan pertanggungjawabnya guru untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu gaji yang sesuai (Nopember 2007) adalah sekitar Rp.5.000.000, per bulan.
- Dll - Lihat daftarnya masalah di Pendidikan.Net
Sebagai pendidik dan orang yang peduli pendidikan Indonesia, bagaimana saya dapat diam kalau saya melihat yang masih dilaksanakan adalah seperti waktu saya baru ke sini tahun 1983 (pengembangan secara proyek). Pada tahun 1983 yang dilaksanakan adalah instalasi lab bahasa yang janjikan akan meningkatkan mutu pendidikan bahasa. Apakah sudah berhasil? Di mana lab-lab sekarang? Dipakai atau tidak?
Sejak tahun 2000an kami sudah mendengar bahwa akses ke Internet adalah kuncinya untuk kecerdasan anak-anak sekolah (kebetulan banyak suara adalah dari pemilik ISP dan bisnis komputer). Selama beberapa tahun banyak sekali anak sekolah sudah menggunakan Internet secara rutin, tetapi bagaimana dengan kemajuannya sebenarnya? Hasilnya anak-anak di sekolah bagaimana? Supaya Internet dapat mulai membantu anak-anak sekolah bahan-bahan yang bermutu harus disediakan.
Tetapi kalau banyak siswa-siswi harus mengarah ke Internet untuk pendidikan, pasti ini sebagai tanda bahwa mutu pendidikan di sekolah masih kurang. Kami pernah bertanya kepada pejabat di DepKomInfo, kalau semua anak-anak dapat mengakses Internet, website apa yang direkomendasi beliau? Beliau mengaku bahwa beliau tidak tahu.
Kasus ini hanya sebagai tipikal dari kasus-kasus teknologi masuk arena pendidikan di Indonesia juga di luar negeri, membaca pengalaman di Malaysia. Kalau sudah kalah di negara lain mengapa kita harus ikut, misalnya siaran TV-Edukasi ke sekolah? Kebanyakan pendidik-pendidik di luar negeri sudah sangat skeptis terhadap retorika hebatnya teknologi.
Sebetulnya kami mengerti dan menghormati keinginan Pak Gatot (dulu Direktur DikMenJur sekarang di Biro PKLN) untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswi dalam bidang teknologi, memang ini penting, tetapi kalau Jaringan JarDikNas? Apakah tidak lebih baik kalau kita menggunakan 100% dari anggaran Rp.42 triliun itu untuk mengatasi hal-hal yang sudah jelas dapat meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah, sesuai pemintaan dari lapangan dan perencanaan terhadap semua aspek kebutuhan sekolah?
Maksud kami, kalau atap sekolahnya bocor dan mau ambruk, tetapi yang diberikan adalah sambungan ke Internat, apakah ini betul bermanfaat? Kita perlu mulai dengan sekolah yang paling ketinggalan supaya mengarah ke keadilan akses pendidikan yang bermutu (dan melihat dari segala aspek). Tetapi karena JarDikNas sudah berjalan sebaiknya kita "Berfikir Optimis" dan mudah-mudahan banyak sekolah akan diberikan komputer, kalau betul ini memang positif. Untuk berita baru (5-1-2008) membaca ini (termasuk saran-sarannya). Memang itu sulit untuk "berpikir optimis"!
Mengenai janji-janji bahwa bahan pendidikan yang bermutu akan disediakan di Internet, kalua kita melihat sejarah janjinya pasti sebaiknya kita menunggu buktinya dulu. Bahan-bahan untuk lab bahasa yang bermutu dari tahun 1981-3 masih ditunggu di banyak sekolah. Membuat bahan yang bermutu adalah sangat sulit dan perlu SDM yang luar biasa kalau tidak ingin membosankan pelajarnya. Masalah yang sering diutamakan di luar negeri adalah biayanya untuk menjamin mutunya. Salah satu faktor untuk biaya yang tinggi adalah untuk membuat bahan yang efektif perlu proses "formative" (terus-menerus meningkatkan mutunya oleh umpan balik dari lapangan).
Terus terang, belum ada bukti sama sekali bahwa anak-anak yang main Internet secara bebas dibanding belajar ulang pelajaran sekolah dan PR lebih berhasil di UN atau Ujian Sekolah. Dan biar kita suka UN atau tidak, nilainya masih sebagai benchmark pendidikan mereka dan masih harus diutamakan. Kalau siswa-siswi perlu mengakses Internet untuk pelajaran kurikulum, ini hanya menunjuk bahwa sekolah-sekolah kita lebih perlu dibantu, bukan di-bypass.
Tetapi sudah terbukti bahwa "Pendidikan di Sekolah yang Bermutu" dan melaksanakan proses pembelajaran "Contextual Learning" (PAKEM) dapat menciptakan anak-anak yang kreatif dan dapat berhasil di dunia-global.
Kalau kita ingin "ikut-ikutan" ikut yang sudah terbukti akan meningkatkan mutu pendidikan!
RE: "boleh tahu emangnya anda mempunyai solusi seperti apa sih untuk meningkatkan "mutu pendidikan" di indonesia ini terlebih dahulu itu, kongkritnya seperti apa langkah-langkahnya?"
Oke! Kalau saya menjadi MenDikNas di "Negara Mimpi", langkah pertama adalah mengganti pejabat-pejabat di DepDikNas yang sudah lama dan biasa dengan kebudayaan (paradigma lama). Sudah terbukti bahwa mereka tidak dapat berhasil, dan pengalaman mereka tidak akan bermanfaat di negara yang ingin maju. Selama kebudayaan mereka berlangsung harapan di lapangan dibanding dengan keininan mereka akan kalah. Mengganti pejabat-pejabat dengan SDM dari lapangan yang sudah membuktikan kemampuannya untuk membangun pendidikan (ada banyak pilihan). Dari pengalaman saya di DepDikNas (di Negara Mimpi), banyak sekali pegawai di DepDikNas juga ingin memperbaiki kebudayaannya dan ingin mengurus pendidikan masyarakat secara lebih efektif, tetapi mereka terikat dalam paradigma.
Langkah ke 2 adalah minta laporan lengkap dari semua Direktur mengenai masalah-masalah di sektor mereka yang terkait dengan cara kita dapat mengurus sekolah-sekolah supaya pendidikannya akan lebih bermutu dan adil. Sekalian mengajak semua kepala sekolah untuk berkumpul di kecamatan masing-masing untuk melaksanakan yang sama, mencatat bagaimana cara untuk mengurus sekolah-sekolah supaya pendidikannya akan lebih bermutu dan adil.
Langkah ke 3, menganalisa hasilnya dari pembahasan-pembahasan di lapangan dan mengundang beberapa perwakilan dari kelompok-kelompok kepala sekolah untuk ikut kegiatan melaksanaan "Master Development Plan" (Perencanaan Pengembangan Utama) untuk DepDikNas. Biar anggaran sudah cukup atau tidak, atau ada uang masuk dari donator, semua kegiatan dari DepDikNas akan dilaksanakan sesuai dengan Master Development Plan. Sama dengan Managemen Berbasis-Sekolah (MBS), hal utama untuk meningkatkan mutu pendidikan di lapangan adalah meningkatkan kepercayaan lingkungannya kepada integritas DepDikNas. Kami sudah menyaksikan di sekolah-sekolah MBS bahwa dengan kepercayaan kemajuannya tidak terbatas. Pelaksanaan perencanaan ini juga akan sebagai dasarnya penilaian dan akuntabilitas DepDikNas kepada Presiden.
Langkah ke 4, membuat sistem pengawasan dan akuntabilitas untuk mengatasi korupsi dan kolusi, yang benar dapat dilaksanakan. Sebetulnya ini tidak sulit asal Direktur-Direktur akan (betul) dibuat bertanggungjawab atas kelakuan korupsi di Direktorat mereka. Perusahaan-perusahaan tidak boleh bekerjasama depatemen pendidikan karena kesempatan untuk kolusi adalah terlalu besar. Di negara maju memang begitu.
Langkah ke 5, mensosilisasikan kebijakan manajemen baru terhadap efisiensi, dengan fokus untuk melayani lingkungan pendidikan (bukan mengatur), tanpa korupsi atau kolusi, terancam PHK. Mengundang yang tidak ingin ikut kebijakan baru untuk melamar untuk dinas di kementerian yang lain.
Langkah ke 6, Direktur-Direktur bersama pegawai-pegawai akan membentuk sistem untuk meningkatkan kesejahteraan mereka supaya manusiawi dan adil sesuai dengan tugas dan jabatan mereka. Proses ini akan 100% terbuka dan resmi.
Langkah ke 7, tugas utama saya (MenDikNas) adalah berjuang bersama Presiden untuk mengijinkan bagian anggaran pendidikan secara resmi yang akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai (barangkali jauh dibawah bagian anggaran yang hilang sekarang - di Negara Mimpi).
Langkah ke 8, bersama Direktur-Direktur kita akan membahas target-target realistik yang dapat dicapaikan dalam waktu terbatas. Ini akan menjadi prioritas utama dan sebagai benchmark untuk meniliakan prestasi mereka. Laporan-laporan dari lapangan mengenai mutu pelayanan lingkungan pendidikan juga akan ditimbangkan.
Langkah ke 9, merancang sistem untuk mengawasi penggunaan anggaran pendidikan dan korupsi di tingkat propinsi sampai kecamatan.
Langkah ke 10, Sangat tergantung data, input dan informasi dari lingkungan pendidikan. Tetapi kami pasti akan berjuang untuk mengatasi hal-hal seperti yang terdaftar di Pendidikan.Net dan untuk meningkatkan anggaran pendidikan sampai 20% (semoga lebih karena kita sudah ketinggalan jauh). Kami akan berjuang terus untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan di tingkat sekolah, sambil terus meningkatkan mutu SDM dan jasa di DepDikNas!
Re: Teknologi, ini akan sangat tergantung kebutuhan dan keinginan dari lapangan. Sekolah yang bermutu biasanya tidak perlu banyak teknologi, hanya yang sesuai dengan kebutuhan mereka di bagian TU, lab komputer untuk mengajar mata pelajaran teknologi, dan di perpustakaan. Yang penting dulu meningkatkan mutu pendidikan di tingkat sekolah untuk semua.... (20/11/2007)
Pendidikan (di Negara Mimpi) adalah seperti pohon. Kita dapat mengasih air, pupuk, dan perawatan sebaik mungikin dari atas tanah, tetapi kalau akarnya sudah busuk, pohonnya bagaimana? Nasip pohonnya akan seperti nasipnya pendidikan di negara kita, kalau kita tidak dengan tegas mengatasi masalah akarnya.
DepDikNas adalah akarnya pendidikan. Itu sebabnya dalam proses dan langkah-langkah meningkatkan mutu pendidikan kita harus mulai dari DepDikNas. Kita dapat melaksanakan banyak kegiatan di lapangan yang berguna, tetapi kalau dari pusatnya dukungan dan bantuan tidak ada, apa lagi dananya terus dipakai untuk proyek-proyek dan tidak menggunakan semua dana untuk mendukung pelaksanan "Master Development Plan" yang dirancang oleh semua stakeholders, kita akan gagal terus kan?.
Kemarin di 'Antara News' kita dapat membaca bahwa korupsi adalah Virus,
"Korupsi Virus yang Harus Ditemukan Obatnya" (Presiden SBY - 22-11-2007)